pbnu

Jakarta — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi…

Polri berhasil membongkar jaringan judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Langkah tegas ini mendapatkan apresiasi dari organisasi besar Islam, seperti PBNU dan Muhammadiyah

BANSER yang dikenal dengan semangat perjuangan kemanusiaan tanpa memandang ras atau politik, mengalami penolakan dari raja-raja Bali saat menggelar Apel Kesetiaan. Ironisnya, acara ini bertepatan dengan Muktamar PKB yang hanya berjarak tidak terlalu jauh. Tanpa koordinasi yang baik, kegiatan BANSER ini justru menimbulkan gesekan, bahkan perintah untuk memulangkan pasukan BANSER dilakukan secara tiba-tiba. Di tengah memanasnya hubungan PBNU dan PKB, kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang netralitas dan komitmen BANSER. Bagaimana tanggapan mereka?

Berita Video Sorbansantri.com – Ketua PBNU Ulil Abshar…

alumni Universitas Gadjah Mada yang merupakan warga Nahdlatul Ulama menolak keras pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat keagamaan. Menurut juru bicara alumni, Slamet Thohari, pemberian izin tersebut akan merusak marwah ormas keagamaan dan hanya menguntungkan segelintir elite, serta menghilangkan tradisi kritis ormas.

Keputusan Presiden Joko Widodo memberikan izin konsesi tambang kepada ormas keagamaan menuai respons beragam dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta seluruh anggotanya untuk tidak menggunakan identitas NU dalam kegiatan politik di Pilkada serentak 2024. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa PBNU tidak akan menentukan arah dukungan kepada pihak manapun.

Presiden Joko Widodo menandatangani revisi PP Nomor 96 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024, memberikan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, menyambut baik langkah ini dan menyebutnya sebagai terobosan penting untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat

Tragedi ini seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa rakyat Indonesia hanya menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, ketika Muso menyebarkan komunisme, mengapa Rabithah Alawiyah (RA) tidak memperingatkannya?